Berdasarkan dengan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara  Nomor 40/Pdt.G/2000/PN.Wtp., tanggal 13 Nopember 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 316/PDT/2001/ PT. MKS., tanggal 10 Desember 2001 Jo. Putusan Mahkamah
   Agung Nomor : 1515 K/ PDT/ 2008/ MA., tanggal 4 Mei 2010. Putusan Yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde). Yaitu berupa objek perkara Funt I adalah tanah kebun, yang terletak di Polewali, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan batas- batas dahulu dan sekarang sebagai berikut :

Sebelah utara      : Tanah Semmang;

Sebelah timur      : Tanah Nusi;

Sebelah selatan    : Tanah Hamide;

Sebelah barat      : Tanah Kaseng;

Objek perkara Funt II adalah dua petak tanah sawah dengan luas ± 30 are, yang terletak di Desa Allapporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dengan batas- batas dahulu sebagai berikut :

Sebelah utara      : Sawah Bandu dan Sawah Samudda;

Sebelah timur      : Sawah Beddu;

Sebelah selatan    : Sawah Turu dan Sawah Saja;

Sebelah barat      : Sawah Sultan;

Batas - batas sekarang sebagai berikut :

Sebelah Utara     : Tanah milik Makmur;

Sebelah Timur     : Tanah milik Suka;

Sebelah Selatan  : Tanah Milik Wa’ Cide’;

Sebelah Barat     : Tanah Milik Alm. Sudirman;

1. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2000/PN.Wtp., tanggal 13 Nopember 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 316/PDT/2001/ PT. MKS., tanggal 10 Desember 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1515 K/ PDT/ 2008/ MA., tanggal 4 Mei 2010. Dapat dijalankan dan dilaksanakan Eksekusi ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;